Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik, Pemprov NTB Bersama Kantor Bahasa Gelar Pembinaan

Mataram NTB - Pemerintahan Provinsi NTB bekerja sama dengan Kantor Bahasa NTB menyelenggarakan pembinaan lembaga dalam rangka Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga di Provinsi NTB.  "Kegiatan ini adalah ikhtiar agar penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dapat terselenggara dengan baik" jelas Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H.  Lalu Gita Ariadi, M. SI yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH saat membuka acara di Gedung Graha Bhakti, Selasa (27/9).

Sementara itu Kepala Pusat pembinaan lembaga dan Sastra Dr. M. Abdul Khak, M. Hum menyampaikan bahwa sejak ditetapkan dalam UUD 1945, Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sehingga harus digunakan dalam setiap penyelenggaraan negara. "Termasuk di ruang-ruang publik, seperti bandara bahasa Indonesia harus ada.. Sehingga jika tidak ada, yang patut disalahkan adalah penyelenggara negara di tempat itu" terang Abdul Khak. 

Baca juga: NTB Care, Jembatan Aspirasi dan Aspirasi Pelayanan Publik NTB

Pada Kesempatan yang sama, Dr. Puji retno hardiningtyas, M. Hum, Kepala kantor bahasa Provinsi NTB mengajak agar seluruh perangkat daerah dan pemda yang hadir dapat  bergandengan tangan, agar mampu menertibkan penggunaan bahasa di ruang publik. "Pemda perlu bangga dan mengutamakan bahasa negara, yakni bahasa Indonesia di ruang publik. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai pemersatu belum tertib, kami berharap pemda mampu menjaga kelestarian bahasa daerah.." imbau Puji. 

"Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing.." tutup Kepala Kantor Bahasa NTB.

Baca juga: Sosialisasi Perkap No 1 Tahun 2021 digelar di Polres Lombok Utara

Pada kesempatan tersebut turut dilaksanakan Penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kemendikbud - Ristekdikti terkait pendampingan pembinaan lembaga bahasa dalam rangka pengutamaan bahasa negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga. 

Peserta kegiatan dihadiri oleh semua Organisasi Perangkat Daerah dari Provinsi, Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat.(Adb)

Baca juga: Kalapas Selong Beserta Jajaran Melakukan Sosialisasi Permenkumham No 7 Tahun 2022