Kepala Daerah Harus Bisa Berperan Dalam Menekan Tindak Pidana Korupsi

Mataram NTB - Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri secara virtual rapat evaluasi program strategis pemerintah yang dipimpin oleh Mendagri, Ketua KPK dan Kepala LKPP, Mataram, Senin (24/01).

Dalam arahannya Mendagri Tito Karnavian berharap para kepala daerah dapat aktif berperan untuk menekan dan mengantisipasi tindak pidana korupsi yang selama ini masih marak terjadi, khususnya pada pengadaan barang jasa pemerintah. 

Baca juga: 14 Pejabat Struktural RSUD NTB Mengikuti Pengukuhan Penyetaraan Jabatan Struktural ke Fungsional

Disebutkan Mendagri, di awal tahun 2022 ini terdapat beberapa kepala daerah terlibat kasus hukum diantaranya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Ini menjadi perhatian kita, tidak hanya berdampak individu pada yang bersangkutan, melainkan pada sistem pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah kita baik pusat maupun daerah, " jelasnya Tito Karnavian yang juga pernah menjabat sebagai Kapolri tersebut. 

Baca juga: Tinjau Lokasi Ibu Kota Negara Baru Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Ditambahkan Mendagri, banyak pimpinan daerah yang memiliki prestasi luar biasa dan telah melakukan kinerja yang sangat baik. Namun karena tersandung masalah hukum tentunya akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.

Karena itu, Mendagri mengajak kepada seluruh pimpinan kepala daerah baik Gubernur, Bupati Walikota seluruh daerah untuk sama-sama memberantas praktek tindak pidana korupsi semaksimal mungkin.

Baca juga: Tahun 2022, ASN Kemendes PDTT Harus Lebih Trampil Dalam Implementasi Program dan Informasi Publik

Disebutkan Mendagri, dengan pemerintahan yang bersih, maka banyak manfaat yang bisa di dapatkan daerah. Mulai dari peningkatan pendapatan hasil daerah, dan lainnya. Salah satu faktor utama meningkatkan kesejahteraan ASN misalnya, itu akan dapat didongkrak dan naik sehingga  salah satu solusi dengan menekan tindak pidana korupsi.(Adbravo)